Kekuasaan Moneter adalah kekuasaan yang berfungsi untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan Rupiah.

Karena melaksanakan kebijakan moneter, maka kekuasaan ini harus dipegang oleh sebuah bank sentral sebagai otoritas keuangan tertinggi di Indonesia. Bank tersebut ialah Bank Indonesia (BI).

Otoritas Bank Indonesia terhadap kekuasaan moneter telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23 D yang berbunyi sebagai berikut:


Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.
Ketentuan mengenai bank sentral merupakan ketentuan baru dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai hal itu masuk dalam Bab tentang Hal Keuangan.
Di dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Bab VIII berkenaan dengan Hal Keuangan secara singkat dijelaskan tentang fungsi Bank Indonesia yang pada hakikatnya merupakan pengaturan tentang fungsi bank sentral.
Ketentuan mengenai bank sentral dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum dan kedudukan hukum yang jelas kepada bank sentral sebagai suatu lembaga yang sangat penting dalam suatu negara yang mengatur dan melaksanakan fungsi kebijakan moneter.
Oleh Ozik Jarwo

Mei 26, 2018

Artikel Terkait

> <
Silakan pilih sistem komentar anda

Jadilah orang pertama yang berkomentar!

Mohon bila ada yang ingin ditanyakan atau terdapat kesalahan jawaban segera beritahu kepada saya agar cepat diperbaiki melalui kolom komentar yang tersedia di bawah ini